TASIKMALAYA.analisarakyatnews.com.
Di tengah transformasi kesehatan nasional yang begitu cepat, peran Puskesmas sebagai garda terdepan sering kali hanya dipandang sebelah mata. Padahal, dari 22 Puskesmas yang tersebar di Kota Tasikmalaya, denyut kesehatan warga dipertaruhkan setiap harinya.
Sosok yang menjadi nakhoda bagi soliditas 22 Puskesmas tersebut adalah Ketua DPC Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) Kota Tasikmalaya, "H. Enjang Nurjamil.,S.Kep.Ns.,MH.Kes". Bagi H. Enjang, periode ini adalah periode pengabdian terakhirnya setelah dua kali dipercaya memimpin APKESMI.
*APKESMI, Rumah Besar 22 Puskesmas di Kota Tasik*
Kepada Analisarakyatnews.com, pada Sabtu 17 Oktober 2026. H Enjang menjelaskan jati diri APKESMI yang mungkin masih asing bagi masyarakat awam.
"Apkesmi adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh para Kepala Puskesmas seluruh Indonesia, berdiri pada tahun 2020. Akselerasi Puskesmas Indonesia berperan menyamakan persepsi terkait kegiatan mulai manajemen pelayanan berorientasi pelanggan, keamanan karyawan, keamanan pasien dan banyak hal terkait kebijakan yang harus sesuai aturan sebagai payung hukum PKM," ujarnya.
Menurutnya, APKESMI masih sedikit dikenal orang di luar Puskesmas. Oleh karena itu, strateginya adalah memperkuat internal terlebih dahulu.
"Kami berupaya internal PKM dikuatkan terlebih dahulu. Perjuangan kami tidak harus dibesarkan keluar tapi dapat dirasakan di dalam terlebih dahulu. Dalam memperjuangkan 22 PKM kami selalu diskusi, musyawarahkan dan putuskan bersama untuk kemaslahatan bersama," tegasnya.
*Kawal Transformasi ILP dan CKG, Ini Tantangan di Lapangan*
Tahun ini, Puskesmas di seluruh Indonesia wajib menjalankan Integrasi Layanan Primer (ILP) berdasar Permenkes 19 Tahun 2024 dan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai program prioritas pemerintah pusat.
H. Enjang menjelaskan, Puskesmas adalah pelaksana pemeriksaan kesehatan perorangan dimana masyarakat memperoleh pelayanan sesuai harapan Kemenkes dengan skrining dan pemeriksaan laboratorium lanjutan jika diperlukan.
Namun, ia mengakui ada kekhawatiran besar di lapangan.
"Kekhawatiran kami adalah pemahaman masyarakat terhadap CKG. Dikhawatirkan memiliki persepsi itu adalah kemauan Puskesmas, masih banyak masyarakat yang tidak mau diperiksa karena takut ketahuan penyakitnya, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal CKG," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi masalah ketersediaan reagen untuk pemeriksaan CKG yang jika tidak terakomodir pemerintah pusat dan daerah, maka akan menjadi beban Puskesmas dalam keterbatasannya.
*Sudah BLUD Semua, Puskesmas Tasikmalaya Kelola SDM Secara Mandiri*
Menjawab isu kekurangan tenaga kesehatan, H. Enjang menegaskan bahwa 22 Puskesmas di Kota Tasikmalaya sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semua.
"BLUD adalah tata kelola keuangan PKM yang fleksibilitasnya harus penuh agar PKM mampu mengelola keuangan secara mandiri baik belanja modal dan belanja pegawai yang sesuai dengan Permendagri 79 dan dijabarkan dalam Perwalkot. Status pegawai PKM hanya ada 2, yaitu ASN/PNS/P3K dan tenaga BLUD," jelasnya.
Kebutuhan tenaga diusulkan melalui rembug dan jika pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan ASN, maka PKM bisa rekrutmen tenaga BLUD sesuai kebutuhan dan aturan secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan.
*Soal Keuangan: Klaim Terlambat dan BOK Bertahap*
Terkait kesehatan finansial Puskesmas, H. Enjang jujur menyampaikan bahwa dalam pengklaiman non-kapitasi memang kadang terlambat karena alasan verifikasi dari BPJS. Hal ini bisa menjadi pengaruh dalam proses pembayaran PKM pada pihak penyedia.
"Hal ini sudah kita sampaikan di DPRD akhir bulan September dan awal Oktober pada saat Raperda tentang Pengelolaan Kesehatan. Pembayaran BOK sesuai termin penyaluran dari Kemenkes. PKM bisa klaim bila SPJ sudah dibuat dan transfer langsung ke rekening masing-masing programmer," terangnya.
*Akreditasi Paripurna Harus Dicicil, Bukan Sistem Kebut Semalam*
Hampir semua Puskesmas di Tasikmalaya sudah Paripurna. Namun proses akreditasi sering dikeluhkan melelahkan.
"Secara umum kebanyakan Kapus dan semua akan berpikir sama bahwa akreditasi melelahkan bila dikerjakan dalam waktu 6 atau 3 bulan menjelang akreditasi," kata H. Enjang.
"Kami di APKESMI selalu mencari jalan solusi karena akreditasi juga sudah menjadi keharusan PKM dalam penilaian juga sebagai panduan bagaimana PKM mampu menyiapkan semua dokumen yang sah baik untuk admin dan SOP untuk pelayanan sebagai panduan bekerja. Kami mengajak untuk akreditasi tahun 2028, Kapus dan staf harus mau memulai mencicil dokumen untuk perubahan dalam proses akreditasi, sehingga tidak menjadi kerepotan saat waktu dekat akreditasi," ajaknya.
*Harapan ke Pemkot dan DPRD: Dengarkan Suara Puskesmas*
H. Enjang menegaskan, APKESMI selalu menyampaikan harapan baik kepada Kepala Dinas, Wali Kota dan DPRD tentang permasalahan yang terjadi saat ini baik dari segi SDM ataupun kebutuhan obat yang sekarang sangat berkurang dari alokasi Dinkes dan pemerintah kota.
"Kami semua PKM hanya menunjukkan kinerja yang baik. Urusan mereka mendengar atau menyikapi harapan kami itu urusan mereka sebagai pimpinan. Mereka akan mempertanggungjawabkan sebagai atasan apabila kami bawahan ada kekurangan atau kesalahan," ujarnya dengan bijak.
*Legacy Terakhir: Sehat Itu Utama*
Di akhir masa jabatannya, H. Enjang hanya ingin meninggalkan satu legacy besar: membentuk tim solid di Puskesmas baik Kapus, KTU dan organisasi profesi yang ada di Puskesmas, serta mengedukasi masyarakat melalui Promkes, kader, dan Rakor tingkat kecamatan.
"Agar masyarakat tahu bahwa PKM adalah Pusat Kesehatan, bukan Pusat Kesakitan," tegasnya.
"Maka kami menghimbau pada masyarakat untuk mau melakukan CKG agar mudah pencegahannya bila diketahui gejala sakitnya."
Ia menutup wawancara dengan kalimat yang menjadi pegangan hidupnya selama memimpin Puskesmas:
"Kesehatan bukan No. 1, Tapi Kesehatan adalah UTAMA. Orang boleh kaya tapi kalau sakit dia tidak akan menikmati kekayaannya. Sekolah boleh mentereng tapi kalau peserta didiknya tidak sehat mana mungkin dia mampu sekolah. Bantuan makanan ada, mana mungkin dia mau makan kalau masyarakatnya sakit."
"Mencegah lebih murah daripada mengobati. Sehat lebih murah daripada sakit. Kenapa demikian? Kalau kita sehat menghirup O2 yang sudah disediakan oleh Allah tidak usah bayar. Beda bila sakit pakai O2 pasien harus bayar."
Penulis : Ajang Moh Miptahul Palah.