Kota Tasikmalaya. Terkait pemberitaan dugaan pungli berkedok biaya PKL, pihak SMK Bina Putra Nusantara (BPN? memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan.
Kepala SMK (Ibu Sri) menjelaskan, kesimpangsiuran informasi tersebut bermula dari keterangan Wakasek Kesiswaan (Pa Dedi Urur) yang belum mengetahui alur dan peruntukan biaya PKL secara jelas.
"Informasi soal cinderamata dan kadeudeuh itu disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan kami, yang memang tidak mengikuti secara detail proses perencanaan PKL. Jadi beliau tidak mengetahui alur jelasnya," jelas Sri, Kamis (25/9/2026).
Ia menegaskan, biaya yang disepakati bersama orang tua bukan untuk pos tersebut.
"Yang benar, biaya PKL tersebut murni untuk transport, akomodasi saat penjajakan ke Tempat Praktek Lapangan yang dituju dan pembekalan siswa. Pos-pos ini tidak ter-cover oleh dana BOSP secara Kelseluruhan," tegasnya.
Menurutnya, BOSP hanya meng-cover monitoring dan administrasi, sementara kebutuhan riil di lapangan seperti mobilisasi siswa, konsumsi selama pembekalan, dan pemateri dari industri harus ditopang secara swadaya.
Pihak sekolah juga memastikan transparansi anggaran:
1. RAB PKL Jelas: Seluruh rincian biaya tertuang dalam RAB resmi sekolah dan dapat diakses oleh orang tua.
2. Hasil Musyawarah Mufakat: Besaran iuran merupakan hasil musyawarah mufakat bersama orang tua / wali murid dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam berita acara resmi.
"Kami sangat terbuka. Jika ada awak media atau orang tua yang ingin melihat RAB PKL, silakan datang ke sekolah. Semua jelas peruntukannya untuk kepentingan siswa," tutupnya.
Ketua Komite Sekolah SMK Bina Putra Mandiri, turut membenarkan bahwa iuran tersebut telah disepakati bersama demi kelancaran pelaksanaan PKL.
(Tim Red)